BandarLampung -. Seorang bidan berinisial D-A (43) bersama seorang penadah H-R (28) ditetapkan menjadi tersangka kasus penggelapan delapan unit mobil rental. D-A nekat menggelapkan mobil rental karena terlilit utang yang nilainya tidak sedikit. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bernama Annisa Maharani melaporkan kasus ini ke polisi. Profillengkap CV. PURNAMA BUMI WARAS Kota Bandar Lampung: kontak,direksi, portfolio/pengalaman, produk dan layanan serta kualifikasi dan klasifikasinya. Pelajari CV. PURNAMA BUMI WARAS Kota Bandar Lampung selengkapnya KotaBandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5020' sampai dengan 5030' Lintang Selatan dan 105028' sampai dengan 105037' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera MenurutKabag Legal dan CSR PT NTF Anang Orbananto, Selasa (13/3/2018,) target peluasan tanaman nanas yaitu 800 hektare, sistim kerjasama yang akan dilakukan dengan masyarakat . Mal Milik Bumi Waras di Bandar Lampung pun Ikut Ambruk. 2899. Ulasan. KOPI PAHIT. Rendang Basandi Syarak, Rendang Basandi Kitabullah Empat Perampok di Lampung Kesepuluhperusahaan besar pemilik hak guna usaha (HGU) yang lahannya terkena pembebasan lahan JTTS, yakni PT Great Giant Pineapple sepanjang 9,9 km, PT Bumi Waras (5,38 km), PT Gunung Madu HkqI. Bumi Waras, Bumi Waras, Bandar Lampungkelurahan di Kota Bandar Lampung, Lampung / From Wikipedia, the free encyclopedia Bumi Waras adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Lampung. Di kelurahan ini terdapat Rumah Sakit Bumi Waras. Sebelum Kecamatan Bumi Waras dibentuk, kelurahan ini berada di kecamatan Teluk Betung Selatan. lbsKecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, LampungKelurahan Bumi Raya Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja Artikel bertopik kelurahan atau desa di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan Quick facts Bumi Waras, Negara, Provinsi, Kota, Kecamatan... ▼ Bumi WarasKelurahanNegara IndonesiaProvinsiLampungKotaBandar LampungKecamatanBumi WarasKodepos35225Kode Luas... km²Jumlah penduduk... jiwaKepadatan... jiwa/km² Bandar Lampung Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Perusahaan PT Sungai Budi Group Benny Susanto kepada awak media di Mahan Agung, Kamis 24/2/2022. Kamis, 24 Februari 2022 1931 Soma FerrerIlustrasi - PT Sungai Budi Group Bumi Waras siap meningkatkan produksi minyak goreng. BANDAR LAMPUNG - PT Sungai Budi Group Bumi Waras siap meningkatkan produksi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Perusahaan PT Sungai Budi Group Benny Susanto kepada awak media di Mahan Agung, Kamis 24/2/2022. "Tapi saya meminta stok CPO yang cukup. Jadi kita bisa produksinya secara maksimal," kata Benny. “Bumi Waras membutuhkan CPO-nya juga. Jadi kalau mau meningkatkan produksi, maka dibutuhkan CPO yang maksimal,” imbuhnya. Apalagi saat ini kondisi kebun sawit milik Bumi Waras di beberapa daerah sedang tidak berbuah maksimal. / Bayu Saputra Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menggelar sidang perdana terkait dugaan kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan minyak goreng di Kantor KPPU pusat, Kamis 20/10. Baca Juga Tabung Oksigen Picu Pengeroyokan Perawat Puskesmas, Kadiskes Klaim Stok Aman Pasangan Anggota DPRD Pesawaran Yang Dilaporkan Zina Diperiksa Besok Sempat Viral, Ibu Penyilet Anak Kandung di Bandar Lampung Divonis 1 Tahun 2 Bulan Termasuk di antaranya, anak perusahaan CV Bumi Waras yakni PT Tunas Baru Lampung. Kepala Panitera Ahmad Muhari menyampaikan, para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia Perkara Minyak Goreng. "Dugaan pelanggaran pasal 5, para terlapor secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021-Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022-Mei 2022, sebagaimana diuraikan lengkap dalam Laporan Dugaan Pelanggaran LDP yang disampaikan," jelas Ahmad Muhari dalam keterangan tertulisnya. Selanjutnya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf c, para terlapor diduga melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan januari 2022 hingga mei 2022, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam LDP yang disampaikan. Setelah pembacaan LDP oleh Investigator, Majelis Komisi memberikan waktu bagi Para Terlapor untuk mempelajari laporan tersebut dan dapat memberikan tanggapan pada sidang berikutnya yang diagendakan pada Senin, 7 November 2022. "Dengan agenda mendengar Tanggapan dari Para Terlapor atas LDP yang disampaikan Investigator Penuntutan KPPU," jelasnya. Berikut 27 perusahaan yang jadi terlapor dalam kasus ini 1. PT Asianagro Agungjaya sebagai Terlapor I 2. PT Batara Elok Semesta Terpadu sebagai Terlapor II 3. PT Berlian Ekasakti Tangguh sebagai Terlapor III 4. PT Bina Karya Prima sebagai Terlapor IV 5. PT Incasi Raya sebagai Terlapor V 6. PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI 7. PT Agro Makmur Raya sebagai Terlapor VII 8. PT Indokarya Internusa sebagai Terlapor VIII 9. PT Intibenua Perkasatama sebagai Terlapor IX 10. PT Megasurya Mas sebagai Terlapor X 11. PT Mikie Oleo Nabati Industri sebagai Terlapor XI 12. PT Musim Mas sebagai Terlapor XII 13. PT Sukajadi Sawit Mekar sebagai Terlapor XIII 14. PT Pacific Medan Industri sebagai Terlapor XIV 15. PT Permata Hijau Palm Oleo sebagai Terlapor XV 16. PT Permata Hijau Sawit sebagai Terlapor XVI 17. PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial sebagai Terlapor XVII 18. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk sebagai Terlapor XVIII 19. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk PT Smart Tbk sebagai Terlapor XIX 20. PT Budi Nabati Perkasa sebagai Terlapor XX 21. PT Tunas Baru Lampung, Tbk sebagai Terlapor XXI 22. PT Multi Nabati Sulawesi sebagai Terlapor XXII 23. PT Multimas Nabati Asahan sebagai Terlapor XXIII 24. PT Sinar Alam Permai sebagai Terlapor XXIV 25. PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk sebagai Terlapor XXV 26. PT Wilmar Nabati Indonesia sebagai Terlapor XXVI 27. PT Karyaindah Alam Sejahtera sebagai Terlapor XXVII. Baca Juga Sekretaris MA Hasbi Hasan Ternyata Dua Tahun Tidak Laporkan Harta Kekayaan Sekretaris MA Hasbi Hasan Dikabarkan jadi Tersangka, Ini Jawaban KPK DPRD Lampura Janji Surati Pemerintah Pusat Segera Bebaskan HRS Faiza Ukhti Annisa LAMPUNG TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bakal mengambil sikap terhadap PT. Bumi Waras PT. BW. Ini menyusul surat peringatan ke tiga SP 3 yang telah dilayangkan pemerintah terkait kekurangan bayar pajak air tanah di perusahaan tersebut sebesar Rp2 miliar lebih. Kepala Bagian Hukum Kabag Hukum Setkab Lampung Tengah, Eko Pranyoto mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan teguran terhadap PT Bumi Waras. Teguran disampaikan secara tertulis melalui surat peringatan pertama hingga ke peringatan ke tiga yang dilayangkan sejak Desember 2019 lalu. ”Isi suratnya sama dengan SP pertama dan kedua. Pada dasarnya pemerintah meminta PT BW untuk menyelesaikan kewajibannya. Waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sampai 30 hari kedepan terhitung SP 3 ditandatangani bupati,” kata eko. Selain PT BW, Pemkab Lampung Tengah juga masih menyoroti pajak air tanah PT. Great Giant Pineapple PT GGP. Perusahaan ini masih memiliki kekurangan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp32,1 miliar lebih selama tujuh tahun. Awal Desember 2019 Pemerintah Lampung Tengah telah melayangkan surat peringatan ke dua diperusahaan raksasa pengalengan nanas tersebut. Diketahui Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memang tengah gencar menggali potensi pendapatan asli daerah PAD disektor Pajak Air Tanah. Mengingat peluang untuk mencapai PAD di sektor tersebut masih jauh dari harapan. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto sebelumnya menyatakan, bila digali dengan optimal, pendapatan daerah Lampung Tengah dari sektor Air Tanah bisa mencapai Rp62 miliar pertahun. Namun nyatanya, hingga November 2019 PAD Lampung Tengah dari sektor pajak air tanah baru mencapai Rp2,5 miliar dari target Rp3 miliar. Untuk mencapai target Rp62 miliar tidaklah mudah. Perlu pengawasan dan kinerja ekstra untuk mencapai target tersebut. Disamping kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak air tanah.zul/

pemilik pt bumi waras lampung